Genting Sipil Jokowi Diprotes, Komnas HAM: Butuh Darurat Kesehatan Nasional

0
494

Suara. com – Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengkritik rencana Presiden Joko Widodo yang akan mengeluarkan kebijaksanaan darurat sipil, dengan pembatasan baik dalam skala besar dan sanksi bagi yang melanggar. Kebijakan yang akan diputuskan Jokowi itu tak tepat.

Menurutnya dengan dibutuhkan dalam kondisi sekarang di tengah tingginya kasus covid-19, seharusnya kebijakan darurat kesehatan.

“Darurat sipil itu tujuannya aturan sipil yang biasanya untuk mengambil roda pemerintahan berjalan dan santun sipil. Jadi dari prespektif bahan saja berbeda jauh, ” cakap Anam, Senin (30/3/2020).

Anam menjelaskan, Darurat Kesehatan bertujuan memastikan kondisi kesehatan masyarakat yang terancam di tengah kasus penyaluran virus corona yang terus menyusun. Sehingga dibutuhkan kerja sama dengan melibatkan masyarakat luas.

“Oleh karena itu dalam situasi kasus covid-19 yang terus menyusun, dan belum maksimalnya sarana prasana yang digunakan memerangi wabah tersebut harusnya darurat kesehatan, ” ujarnya.

Menurutnya pendekatan utamanya adalah kepentingan kesehatan. Salah kepala cara kerjanya membangun kesadaran asosiasi dan solidaritas. Tujuannya fokus di kerja-kerja kesehatan, bukan pada kegiatan penertiban.

Misalnya memerosokkan keaktifan perangkat pemerintahan hingga level terbawah sepertinRT dan RW, tercatat Puskesmas menjadi garda komunikasi terdepan dalam penanganan ini. Jika ada masyarakat yang melanggar tujuan dan kepentingan kesehatan perlu disanksi dengan denda dan kerja sosial.

“Paradigma penyelesaian serta exit strateginya berbeda, ancamannya selalu berbeda. Makanya dalam Perpu 23 rahun 1959, karakter pengaturannya adalah memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan cantik dan tertib sipil, ” logat dia.

Sementara, situasinya saat ini pemerintahan berjalan secara lancar. Kekurangan pemerintah di pusat situasi krisis virus corona saat ini adalah kebijakan dalam penanganannya tidak optimal.

“Yang dibutuhkan Darurat Kesehatan Nasional. Tatakelolanya perlundiperbaiki, misalnya platfrom kebijaksanaan yang utuh dan berpusat, sebab karakter kasus covid-19 membutuhkan tersebut, ” tambahnya.

Tempat menambahkan, Jokowi sebagai Presiden harus memimpin langsung konsolidasi pemerintah induk dengan daerah dalam penanganan epidemi ini.

“Apalagi tersedia momentum-momentum besar yang akan mempengaruhi seberapa besar sebaran virusnya, misalnya soal mudik lebaran, atau urusan lain yang rutin karena ada acara keagamaan, ” kata dia.

Lanjutkan ke Pokergalaxy