Tidak Perlu ke Amerika, ULWMP: Ucap 4 Aktor yang Lakukan Rasisme ke Papua

0
277

Pandangan. com – Direktur Eksekutif United Liberation Movement for West Papua (ULWMP) Markus Haluk menyatakan tindakan rasisme masih berlaku sampai saat ini kepada awak Papua. Karena itu, dia menyuarakan masyarakat tak perlu jauh-jauh berangkat ke Amerika untuk bisa tahu tindakan rasisme.

Diketahui di Amerika saat ini sedang memanas karena adanya tindakan rasisme yang dilakukan seorang polisi kulit putih kepada pria kulit hitam bernama George Floyd. Kejadian tersebut memicu kerusuhan di negara paman Sam itu karena membuka luka lama rasisme terhadap kulit hitam.

Markus mengatakan, kesibukan rasisme ini dilakukan secara terstruktur dan terencana atau disebutnya politik rasisme. Karena itu tindakan itu, kata Markus, bertahan sampai 57 tahun.

“Rasisme itu masih terjadi hari ini serta di sini. Jangan lihat Amerika, jangan di tempat lain, akan tetapi di abad seperti ini, selama 57 tahun itu secara kontinyu, ” ujar Markus dalam dialog yang digelar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan disiarkan mencuaikan akun youtubenya, Minggu (7/6/2020).

Markus mengatakan, politik rasisme ini dilakukan oleh setidaknya 4 aktor. Di antaranya adalah negeri, aparat keamanan, perusahaan nasional-multinasional serta terakhir adalah rakyat Indonesia tersebut sendiri.

Pemerintah disebutnya melakukan berbagai kebijakan dan kaidah yang kerap merugikan warga Papua. Lalu aparat hukum yang terdiri dari polisi, TNI, Jaksa, dan hakim melanggengkan perbuatan rasis itu.

Lalu perusahaan itu mengambil segala keuntungan untuk sendiri. Lalu terakhir rakyat Indonesia dengan secara sadar membuat stigma kalau orang Papua berbeda dengan masyarakat Indonesia lain.

“Lalu ada kelompok organisasi sipil, ormas juga terlibat. polisi dsn militer juga melihat. jadi sempurna politik rasisme, ” jelasnya.

Ia mengambil salah satu contoh kejadian di Surabaya tahun lalu ketika aparat meneriaki mahasiswa Papua dengan sebutan binatang. Para-para pelaku yang membuat kejadian datang berujung kerusuhan di Papua itu tidak diberikan sanksi tegas.

Selanjutnya, ada juga tuntutan yang diberikan jaksa terhadap tujuh orang Papua baru-baru ini. Padahal mereka dianggap jadi pahlawan rasisme oleh warga Papua.

“Bagi orang Papua hal semacam ini kami tak kaget, itu biasa. Hukum diciptakan, praktek itu bertahun-tahun kami bersahaja dari 1963 sampai hari tersebut, ” tuturnya.

Markus menilai Bangsa Papua saat tersebut sudah tak lagi percaya dengan Indoenesia. Mereka, kata Markus, menganut sudah tak ada masa ajaran di Indonesia.

“Bangsa Papua bukan pemilik tanah, di waktu yang sama dilakukan bervariasi tindakan supaya bagaimana tanah tersebut menjadi masa depan pemerintahan indonesia, ” pungkasnya.