Kanal Internet Diblokir, Pers Papua Dibungkam

0
300

Suara. com semrawut Indeks kebebasan pers di Papua masih sangat buruk. Jurnalis yang melakukan kerja-kerja jurnalistik diintidasi, diteror, bahkan dibungkam menggunakan pemblokiran akses jaringan internet di Papua dan Papua Barat dalam pertengahan Agustus 2019 lalu oleh pemerintah.

Ketua Asosiasi Jurnalis Independen (AJI) Jayapura, Lucky Ireeuw pemblokiran akses internet dalam pertengahan Agustus tahun lalu masa demonstrasi terjadi di berbagai daerah tanah cendrawasih itu mengakibatkan jurnalis tak dapat mewartakan fakta-fakta pada lapangan kepada publik. Bahkan pewarta tak bisa bekerja secara optimal untuk memverifikasi fakta-fakta di lapangan.

“Media tempat aku bekerja bahkan tidak tebit semasa dua hari saat pemblokiran kanal internet ketika itu. Saya tidak bisa mengirim foto, naskah informasi karena tak ada jaringan internet, ” kata Lucky dalam diskusi bertajuk Akses Informasi dan PEDOMAN di Papua yang digelar AJI Indonesia secara daring, Senin (15/6/2020).

Selain memblokir akses internet, media-media lokal yang melaporkan fakta-fakta kekerasan dan pelanggaran sah asasi manusia terhadap warga asli Papua oleh aparat juga dibungkam. Jurnalis yang meliput di lapangan mengalami intimidasi, kekerasan, distigmatisasi secara pelabelan jurnalis pro separatis.

“Teman-teman jurnalis yang meliput di lapangan ketika itu diintidasi, dipukul oleh aparat. Bahkan dicap sebagai media separatis, ” ujarnya.

Baca Juga: Presiden Diputus Bersalah Blokir Internet di Papua, Pemerintah Menghormati

Mayoritas media ketika itu memberitakan peristiwa kebengisan terhadap masyarakat Papua dengan narasi tunggal. Hanya narasi dari amtenar keamanan, tanpa memverifikasi fakta-fakta di lapangan dengan mengkonfirmasi pada narasumber dari masyarakat.

Sehingga kasus-kasus pelanggaran HAM oleh abdi keamanan di daerah-daerah pelosok Papua seperti di Paniai, Nduga, dan lainnya tidak terekspos.

“Selama ini narasi-narasi menghantam sejumlah kasus kekerasan di Papua hanya dari satu sumber saja, dari aparat TNI dam Polri. Sehingga kasus pelanggaran HAM yang terjadi luput dari perhatian terbuka, ” tuturnya.

Baca Juga: Plate: Blokir Internet Papua Mungkin Sebab Pengrusakan Infrastruktur

Tatkala itu, berdasarkan Indeks Kebebasan Pers (IKP) Dewan Pers 2019, Papua masih berada di posisi terendah dari 34 provinsi di Indonesia, dengan skor IKP 2019 pada angka 66, 56. Papua serta Papua Barat berada di status buncit soal kebebasan pers.