Soal Pembatalan Surat Penunjukan Mendagri Ad Interim, Ini Kata Kemendagri

0
249

Suara. com – Menanggapi beredarnya pemberitaan menghantam pembatalan surat penunjukan Mendagri Ad Interim, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Benni Irwan memberikan klarifikasi.

Menurutnya, penujukan Mendagri Ad Interim bukan kewenangan Kemendagri, tapi menjadi kewenangan presiden melalui Kementerian Tata usaha Negara yang tertuang dalam surat Mensesneg No. B-642/M-Sesneg/D-3/AN. 00. 03/08/2020 tanggal 27 Agustus 2020 peristiwa Penunjukan Menkopolhukam sebagai Mendagri Ad Interim.

Benni menambahkan, surat yang diralat hanyalah Surat Nomor: 821. 1/4837/SJ agenda 28 Agustus 2020 yang diperuntukkan kepada jajaran internal Kemendagri untuk kepentingan administrasi internal saja, melalui Surat Nomor: 821. 1/4843/SJ tanggal 28 Agustus 2020 perihal Revisi Surat.

Pernyataannya tersebut disampaikannya di Jakarta, Jumat (28/8/2020).

“Surat sudah diralat. Sekali lagi, saya tegaskan bahwa yang diralat adalah surat privat dari Sekjen Kemendagri yang diperuntukkan kepada Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Rektor IPDN, Carik BNPP, Deputi BNPP, Staf Lihai Menteri, Staf Khusus Menteri, Besar Biro/Pusat Lingkup Setjen, Sekretaris DKPP, Sekretaris KORPRI, Kepala Pusat PSDM Regional, Direktur IPDN Kampus Wilayah, dan Kepala Balai Pemerintahan Desa. Surat internal tersebut tidak diperlukan lagi, karena hari Sabtu serta Minggu tidak ada administrasi surat-menyurat di Kemendagri. Jadi bukan membiarkan surat penunjukan Ad Interim dengan dikeluarkan oleh Setneg, ” terangnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, ia juga menegaskan biar tidak menjadi isu atau keterangan yang keliru dalam memaknai tulisan tersebut.