Ditanya Soal Polisi Jalan dengan Buronan, Ini Jawaban Saksi Ahli sebab Prasetijo

0
159

Suara. com – Terdakwa kejadian surat jalan palsu, Brigjen Prasetijo Utomo menghadirkan seorang saksi ahli dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (24/11/2020). Saksi tersebut adalah pakar pidana sekaligus guru besar Universitas Airlangga, Nur Basuki Minarno.

Dalam persidangan, Nur Basuki membaca terkait tugas seorang aparat penegak hukum dalam melakukan penangkapan terhadap seseorang. Hal tersebut menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terpaut isi dalam Pasal 111 KUHAP.

Nur Basuki mengungkapkan, polisi wajib melakukan interpretasi apabila terjadi sebuah peristiwa tindak pidana di hadapannya. Tak hanya itu, penangkapan dapat dilakukan atas lahirnya atribusi delegasi atau instruksi.

“Kalau tugas tersebut perintah jadi harus dilihat lantaran wewenang hukum. Karena yang menyimpan kewenangan untuk memerintah adalah karakter yang berwenang, ” ungkap Sinar Basuki di ruang sidang.

Baca Juga: Saksi Ahli Djoko Tjandra: Surat Jalan Palsu yang Dirugikan Pemakainya

Dengan begitu, Nur Basuki berpendapat jika perintah penangkapan seorang polisi dalam termaktub dalam Pasal 426 KUHP tak bisa dikaitkan dengan Pasal 111 KUHAP. Diketahui, dalam perkara itu Prasetijo didakwa melanggar Pasal 426 KUHP.

“Jadi tidak bisa tugas yang dalam Pasal 426 dikaitkan dengan Undang-Undang dengan berlaku. Karena undang-undang itu menyampaikan wewenang bukan memberikan perintah pada pejabat, ” jelas dia.

Terkait penjelasan tersebut, JPU bertanya pada Nur Basuki terkait seorang anggota polisi sedang bergabung buronan yang seharusnya ditangkap.

Dia menjawab, bagian polisi tersebut harus melakukan kesibukan sesuai kewajiban hukum yang aci.

“Bagaimana pendapat terampil ketika seorang anggota polisi ulama bersama dengan seseorang yang dikerjakan pengmanan atau statusnya buronan? ” tanya JPU.

Baca Juga: Saksi Ahli Djoko Tjandra, Muzadkir Jelaskan Isi Pasal 263 KUHP ke Jaksa

“Kalau misalnya polisi ketemu buronan, semestinya dia harus melakukan serasi kewajiban hukum yang harus dikerjakan, ” papar Nur Basuki.

“Apa kewajiban hukumnya? ” lanjut JPU.

“Ya misalnya kalau dia tahu tersebut buron ya ditangkap, ” nyata Nur Basuki.

Di perkara surat jalan palsu, Brigjen Prasetijo disangkakan Pasal 263 Bagian 1 dan 2 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1e KUHP, Pasal 426 KUHP, dan/atau Pasal 221 Ayat 1 serta 2 KUHP. Jenderal bintang satu itu diancaman hukuman maksimal enam tahun penjara.