Pernyataan Jokowi Soal Darurat Sipil Dianggap Tak Tepat Atasi Corona

0
33

Data HK Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan saat ini menetapkan diterapkan kebijakan darurat sipil untuk mencegah penyebaran virus corona COVID-19 dengan menerapkan pembatasan sosial dalam skala besar disertai pemberian hukuman bagi yang melanggar.

Pernyataan ini dinilai koalisi kelompok sipil tidak tepat.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dibanding ELSAM, Imparsial, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Pers, ICW, PBHI, PILNET Indonesia, dan KontraS menghargai pemerintah harus hati-hati dalam memakai dasar hukum kebijakan ini biar tidak terjadi bias tafsir.

“Merujuk kepada regulasi dengan tersedia, Koalisi mendesak pemerintah tentu mengacu pada UU No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana dan UNDANG-UNDANG No 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan tubuh, ” tulis Koalisi dalam masukan persnya, Senin (30/3/2020).

Menurut koalisi, undang-undang inilah yang seharusnya diterapkan pemerintah untuk menanggulangi wabah corona.

“Optimalisasi penggunaan UU Kekarantinaan Kesehatan & UU Penanggulangan Bencana masih dapat dilakukan pemerintah dalam penanganan wabah COVID-19. Oleh karena itu, negeri belum saatnya menerepakan keadaan genting militer dan darurat sipil, ” tegasnya.

Selain itu, penerapan pembatasan sosial meluas dengan merujuk pada karantina kesehatan perlu juga dilakukan guna menghindari sekuritisasi problem kesehatan yang tidak perlu.

“Oleh sebab itu, Presiden hendaknya segera menyingkirkan keputusan (Kerpres) terkait penetapan status bencana nasional yang akan menjadi payung hukum penerapan kebijakan penyekatan sosial, ” lanjutnya.

Keppres tersebut termasuk mengatur sistem komando pengendalian bencana yang bertambah jelas yang dipimpin oleh pemimpin sendiri.

Keppres tersebut juga harus memasukan dan menanggulangi kerugian terhadap pihak-pihak yang terdampak dari kebijakan itu, baik ekonomi, sosial dan kesehatan tubuh.

Demi efektivitas penanganan kekarantinaan kesehatan pemerintah perlu lekas mengeluarkan peraturan pelaksanaannya (PP) yang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, terutama dalam aspek pembatasan.