Tekanan dan Frustasi, Satpol PP & Dishub Mangkir Tugas Jam Malam Saat PSBB

0
23

Bahana. com – Implementasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dilakukan di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam pemberlakuan jam malam ternyata tidak berjalan maksimal. Bahkan, petugas Dinas Pertalian dan Satpol PP Kota Banjarmasin mangkir saat pengamanan pemberlakuan tanda malam.

Alasan ketidakikutsertaan petugas dua organisasi pemerintah wilayah (OPD) tersebut, diketahui karena kesadaran masyarakat yang minim, sehingga menghasilkan jajaran OPD tersebut merasa stres dan frustasi.

Penjelasan tersebut disampaikan Kepala Dishub Tanah air Banjarmasin sekaligus Plt Kasatpol PP Kota Banjarmasin Ichwan Noor Chalik. Dalam keterangan tertulis yang diterima Kanalkalimantan. com-jaringan Suara. com, disampaikan ketidakberadaan petugas Dishub di Gardu Pengamanan Km 6, lantaran bangsa belum mematuhi imbauan pemerintah buat tetap berada di rumah selalu.

Padahal, perempatan dan sudut kota sudah dipasang pengeras suara yang menggaungkan imbauan.

“Bahkan hampir sebulan tersebut kami berdiri di tengah pekerjaan membentangkan spanduk mengimbau masyarakat biar di rumah saja, ” introduksi Ichwan, Jumat (1/5/2020).

Ia mengemukakan, pada sistem pengamanan kota dalam rangka pemberlakuan PSBB, penanggung jawab dan kendali ada di aparat penegak hukum. Jadi TNI, Satpol PP dan Dishub berada dalam koordinasi Kepolisian (BKO), sehingga Satpol PP dan Dishub tidak bisa berjalan sendiri.

Dia mencontohkan, Satpol PP tidak bisa menurunkan petugas menggunakan rotan, karena SOP sistem perlindungan kota mengutamakan pendekatan preemtif, preventif dan persuasif.

“Begitu juga Satpol PP tidak bisa semena-mena melakukan razia di dalam kota sendirian, karena kegiatan razia dan patroli harus dikerjakan bersama-sama oleh usur Kepolisian, TNI, Satpol dan Dishub, ” jelasnya.

Selain itu, karena bersifat koordinasi, maka unsur-unsur terkait tidak ada hubungan struktural, sehingga masing-masing unsur tidak bisa saling memerintah, menyumpahi dan memaki-maki unsur-unsur lainnya.

Kegiatan operasional di lapangan, jelasnya, bersifat koordinatif, kebersamaan dan sesuai di antara masing-masing unsur. Ichwan menjelaskan, jajaranya ingin mengedukasi asosiasi agar tidak memandang Satpol PP sebagai ‘panglima’, sehingga tidak dipatuhi oleh masyarakat. Tetapi ‘panglimanya’ ialah polisi dan Kapolri yang telah mengeluarkan maklumat.

“Artinya bagi yang tidak patuh akan dipidana, sehingga kami menarik diri di pintu masuk utama kota. Karena kalau kami tetap beruang di situ pasti dipandang sepotong mata oleh masyarakat, ” katanya.