Moeldoko Minta LKPP dan BPKP Lakukan Pendampingan Kartu Prakerja

0
19

Suara. com – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperkuat upaya pendampingan pelaksanaan Kartu Prakerja.

Pernyataan tersebut disampaikan Moeldoko dalam rapat bersama dengan LKPP, BPKP dan Badan Pelaksana Surat Prakerja di Gedung Bina Graha, Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/5/2020).

“Pendampingan pada proses pelaksanaan Kartu Prakerja sebab LKPP dan BPKP untuk membakar tata kelola pemerintahan yang tertib dan transparan, ” ujar Moeldoko dalam keterangannya.

Moeldoko menjelaskan, pelaksanaan program Kartu Prakerja saat ini sudah direfocusing menjadi program semi bansos sesuai perintah Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Taksiran, serta mengalami Refocusing kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Pada awalnya, kata Moeldoko, program didesain buat fokus pada peningkatan kompetensi & produktivitas calon tenaga kerja bujang. Namun karena situasi pandemi Covid-19, anggaran Kartu Prakerja menjadi tunas bantuan sosial.

Surat Prakerja juga diberikan atau diutamakan untuk pemberian insentif langsung kepada para pekerja yang terkena PHK atau dirumahkan, serta pelaku daya mikro dan kecil yang terdampak pendapatannya akibat pandemi.

Sementara itu, Kepala LKPP Roni Dwi Susanto menegaskan, kesiapannya untuk mendampingi Badan Pelaksana Kartu Prakerja (Project Management Officer/PMO) dalam mewujudkan tugasnya.

“LKPP sangat mendukung program Kartu Prakerja dijalankan tepat sasaran bagi kelompok, ” ucap Roni.

Hal yang sama dikatakam Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh. Dia menyatakan kesanggupannya mengawal program preferensi pemerintah ini agar Badan Pelaksana Kartu Prakerja tidak salah metode.

“Kami akan melakukan mitigasi risiko terkait pelaksanaan program Kartu Prakerja jadi dapat dilaksanakan dan dijalankan dengan baik, ” katanya.

Sementara itu, Direktur Komunikasi Lembaga Pelaksana Kartu Prakerja Panji Ruki menyampaikan berterima kasih atas sokongan LKPP dan BPKP terhadap pengamalan Kartu Prakerja.

“Kami akan memastikan pemenuhan tata kelola sesuai dengan Permenko nomor 3 tahun 2020 dan Permen bagian 25 tahun 2020, ” katanya.

Menurut Panji, pendampingan dari BPKP dan LKPP adalah bukti kolaborasi nyata antara institusi pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.

Seperti diketahui, Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk para pencari kerja atau pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) serta pekerja yang memerlukan peningkatan kompetensi.

Pemerintah telah menganggarkan dana senilai Rp 20 triliun untuk biaya pelatihan dan insentif bagi sebanyak 5, 6 juta penerima Surat Prakerja.

Peserta yang lolos program tersebut akan memiliki insentif senilai total Rp 3, 55 juta yang terdiri dibanding biaya pelatihan sebesar Rp 1 juta dan insentif pascapelatihan senilai Rp 600. 000 per kamar selama 4 bulan. Kemudian, ada pula insentif setelah mengisi inspeksi sebanyak tiga kali masing-masing sejumlah Rp 50. 000.