Habib Bahar Kembali Dibui, Nasir Djamil Pertanyakan 2 Hal Ini

0
376

Suara. com – Anggota Komite III DPR, Nasir Djamil turut mengomentari terkait pencabutan izin penyerapan Habib Bahar bin Smith.

Menurutnya, ada dua hal yang perlu dipertanyakan dan diperkirakan lebih dahulu terkait Habib Bahar yang kembali dibui usai sunyi tiga hari.

Nasir mempertanyakan apakah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sudah memberitahu terkait hal dengan tak boleh dilakukan Habib Bahar ketika bebas berdasarkan izin asimilasi.

Kemudian, mengenai kemufakatan dan kesediaan Bahar untuk kembali dipenjara apabila terbukti melanggar preskripsi terkait izin asimilasi.

“Pertanyaannya apakah sebelum diberikan hak asimilasi, (apakah) hal-hal yang dilanggar itu telah diberitahu? Apakah HB juga menandatangani yang isinya kalau melanggar larangan asimiliasi akan dicabut haknya dan dikembalikan ke lapas? ” kata Nasir kepada Perkataan. com, Selasa (19/5/2020).

Nasir menambahkan, jika memang kejadian tersebut sebelumnya sudah disepakati oleh sebab itu seharusnya Bahar mematuhi aturan.

“Kalau memang itu ada maka HB seharusnya mematuhi peraturan itu dan menahan diri buat tidak melakukan aktivitas di asing rumah, ” kata Nasir.

Bagian Komisi III DPR RI Nasir Djamil. (Suara. com/Novian Ardiansyah)

Izin Asimilasi Dicabut

Buat diketahui, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan PEDOMAN (Kemenkum HAM) memberikan alasan pembatalan izin asimilasi Habib Bahar bin Smith, sehingga ia kembali dijemput dan dimasukkan ke penjara di, Selasa (19/5/2020) dini hari.

Ditjen TEPAT Reynhard Silitonga mengatakan bahwa Buah hati Bahar melanggar syarat pembebasan asimiliasi selama dilakukan pengawasan oleh Aparat Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bogor.

“Pada tanggal 19 Mei 2020, izin asimilasi di vila dicabut, Bapas Bogor yang mengabulkan pengawasan dan pembimbingan selama mengarahkan asimilasi (Habib Bahar), ” sebutan Silitonga melalui keterangan tertulis yang diterima Suara. com, Selasa (19/5/2020).

Silitonga menyebut bahwa Habib Bahar sudah melanggar sejumlah aturan khusus dan membuat keresahan di tengah umum dalam pembebasan asimilasi yang telah diberikan Kemenkum HAM RI.

Pertama, Habib Bahar mendatangi dan memberikan ceramah yang evokatif dan menyebarkan rasa permusuhan serta kebencian kepada pemerintah.

“Ceramahnya, telah beredar berupa video yang menjadi viral, yang sanggup menimbulkan keresahan masyarakat, ” perkataan Silitonga.

Lalu, Habib Bahar juga dinyatakan menyalahi aturan dalam pelaksanaan Pembatasan Berskala Besar (PSBB) dalam kondisi darurat Covid-19 di Indonesia.

“Telah mengumpulkan massa dalam pelaksanaan ceramahnya, ” katanya.

Maka itu, Habib Bahar telah melanggar syarat khusus asimilasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 136 bagian 3 huruf e Permenkumham Cetakan 3 Tahun 2018.